Hukuman Syafruddin Diperberat, KPK Makin Mantap Usut BLBI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta atas banding yang diajukan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).Dalam putusannya, Majelis PT DKI memperberat hukuman Syafruddin yang semula 13 tahun pidana penjara menjadi 15 tahun pidana penjara, ditambah dengan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.Putusan banding Syafruddin ini memperkuat langkah KPK dalam mengusut tuntas kasus korupsi BLBI. Saat ini, KPK sedang membuka penyelidikan baru kasus BLBI untuk menjerat pihak lain yang terlibat.”Untuk pelaku lain, saat ini sedang terus kami proses di tahap penyelidikan,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/1).
Tak Ada Itikad Baik
Dalam proses penyelidikan ini, KPK sudah meminta keterangan terhadap 37 orang dari unsur BPPN, KKSK, dan swasta. KPK juga telah dua kali melayangkan surat pemanggilan terhadap pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim yang kini menetap di Singapura.Namun, hingga saat ini, Sjamsul dan istrinya yang diduga turut diuntungkan dalam kasus korupsi BLBI itu tak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi panggilan KPK.”Sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi adanya itikad dari pihak Sjamsul dan istri untuk hadir dalam permintaan keterangan di KPK,” kata Febri.Febri menyatakan, pihaknya menyambut baik putusan PT DKI Jakarta. Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan PT DKI terhadap Syafruddin telah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut KPK.”Putusan PT DKI dalam kasus BLBI ini tentu kami sambut baik, karena sudah sesuai dengan tuntutan KPK 15 tahun penjara dan denda Rp1 Miliar. Memang masih ada perbedaan pidana kurungan pengganti yang jadi 3 bulan,” katanya.Putusan PT DKI ini menunjukkan penanganan perkara korupsi BLBI telah dilakukan KPK dengan hati-hati dan bukti yang meyakinkan. Dengan demikian, seharusnya tidak ada lagi perdebatan apakah perkara ini masuk ranah pidana atau perdata, mengkriminalisasi kebijakan atau tidak, dan hal lain.”Setidaknya sampai saat ini di tingkat PT demikian. Namun, jika pihak terdakwa mengajukan Kasasi, kami pastikan KPK akan menghadapi hal tersebut. Nanti kita lihat apa sikap pihak terdakwa terhadap putusan PT DKI ini,” katanya.Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Syafruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul selaku pemegang saham pengendali BDNI.Syafruddin telah melakukan penghapusbukuan secara sepihak terhadap utang pemilik saham BDNI tahun 2004. Padahal, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, tidak ada perintah dari Presiden M‎egawati Soekarnoputri untuk menghapusbukukan utang tersebut.Dalam analisis yuridis, Majelis Hakim menyatakan Syafruddin telah menandatangani surat pemenuhan kewajiban membayar utang terhadap obligor BDNI, Sjamsul Nursalim. Padahal, Sjamsul belum membayar kekurangan aset para petambak.Syafruddin juga terbukti telah menerbitkan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim. Penerbitan SKL BLBI itu menyebabkan negara kehilangan hak untuk menagih utang Sjamsul sebesar Rp4,58 triliun.

Share this on

Tentang Pengarang

KOMENTAR

13 − thirteen =