Penolak Vaksin Covid-19 di Jakarta Didenda Rp 5 Juta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan warga DKI Jakarta yang menolak mengikuti program vaksinasi Covid-19 bakal mendapatkan sanksi berlapis, yakni denda Rp 5 juta dan tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Karena itu, dia minta warga yang sudah memenuhi syarat, untuk mengikut program vaksinasi Covid-19.“Kalau tolak divaksin, bisa dua kali kenanya, tidak dikasih bansos dan denda (Rp 5 juta),” ujar Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/2/2021).Sanksi denda Rp 5 juta, kata Ariza merupakan sanksi yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Apa yang diatur dalam Perda, tutur dia, tentu ditegakkan oleh Pemprov DKI.“Kita tegakkan aturan sejauh ada aturan dan ketentuan terkait perda yang menolak divaksin, aturan perdanya kan sudah jelas dedenda Rp 5 juta,” tandas dia.Sementara sanksi penghentian pemberian bansos merupakan sanksi bagi penolak vaksin yang diatur oleh pemerintah pusat melalui Perpres 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 sebagai perubahan atas Perpres 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Menurut Ariza, sanksi penghentian pemberian bansos bisa diterapkan sekaligus dengan sanksi denda Rp 5 juta.“Jadi sudah didenda, enggak dikasih bansos kan gitu aturannya, bukan pilihan, memang ada aturan pilih, ya sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang ada,”pungkas dia.

Share this on

Tentang Pengarang

KOMENTAR

1 × two =